SINGKAWANG, Kabar Terbaru — Anggota DPRD Kota Singkawang, Afriza Rusandi, RS, S.E., M.E., menyoroti keluhan pelanggan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Gunung Poteng yang menyebut air tidak mengalir di sejumlah wilayah, tetapi tagihan bulanan tetap harus dibayar.
Afriza mempertanyakan langkah pembenahan manajemen ketika pelayanan air bersih belum berjalan optimal. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian distribusi dan penjelasan mengenai kewajiban pembayaran selama terjadi gangguan.
Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, kinerja perusahaan daerah harus tercermin dari pelayanan yang diterima pelanggan, termasuk kecepatan menangani keluhan dan kepastian waktu pemulihan.
Afriza menegaskan, DPRD perlu meminta manajemen membuka data wilayah terdampak, penyebab gangguan, serta target pemulihan distribusi. Dasar penagihan kepada pelanggan yang mengalami gangguan juga harus dijelaskan secara terperinci.
“Fungsi pengawasan DPRD harus benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya muncul ketika persoalan sudah ramai diperbincangkan,” tegasnya.
Sorotan tersebut mengemuka di tengah perayaan HUT ke-7 Perumda. Berdasarkan bahan pemberitaan yang tersedia, kegiatan berlangsung di halaman kantor perusahaan pada Minggu, 11 Oktober 2026, dengan undian hadiah beberapa unit sepeda motor, sembako murah, dan kegiatan lainnya.
Agenda perayaan berikutnya disebut dijadwalkan di lingkungan Pemkot Singkawang pada Selasa, 13 Oktober 2026.
Menurut Afriza, kemeriahan kegiatan perlu disertai keterbukaan mengenai prioritas anggaran dan kondisi pelayanan. Persoalan pelanggan harus tetap menjadi perhatian utama manajemen.
Desakan tersebut menuntut penjelasan konkret: wilayah mana yang belum terlayani, berapa lama gangguan berlangsung, apa kendala perbaikannya, dan kapan air kembali mengalir.
Pada sisi penagihan, perusahaan perlu menjelaskan apakah kewajiban pembayaran berasal dari pemakaian yang tercatat pada meter, biaya tetap, tunggakan, atau komponen lainnya. Penjelasan itu diperlukan agar pelanggan dapat memahami dan memeriksa tagihannya.
DPRD juga perlu meminta laporan penanganan pengaduan serta mekanisme pemeriksaan dan kemungkinan penyesuaian tagihan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sorotan Afriza menjadi dorongan agar pengawasan menghasilkan tindak lanjut yang dapat diukur. Masyarakat membutuhkan jadwal pemulihan yang jelas, penanggung jawab penanganan, serta informasi perkembangan perbaikan.
Perayaan ulang tahun perusahaan akan lebih bermakna apabila diikuti pembuktian kinerja pelayanan. Bagi pelanggan yang mengalami gangguan, ukuran paling nyata adalah kepastian air bersih kembali mengalir ke rumah mereka. (Rai)