Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus, mengatakan keberpihakan itu terlihat dari berbagai program di bidang gizi, kesehatan, pendidikan hingga pemberdayaan ekonomi.
Namun, besarnya jangkauan program harus diikuti pengawasan agar manfaatnya tidak bocor atau dinikmati pihak yang tidak berhak.
“Negara sedang berusaha mengubah sumber daya publik menjadi manfaat yang dapat dirasakan masyarakat,” kata Iskandar dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.
Sejumlah kebijakan menjadi catatan IAW, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, perhatian terhadap petani dan nelayan, hingga penanganan piutang macet tertentu bagi UMKM.
Menurut Iskandar, program-program tersebut menunjukkan uang negara tidak semata diarahkan untuk pembangunan fisik atau memperbesar aktivitas birokrasi, tetapi juga menyentuh kebutuhan sehari-hari jutaan warga.
Namun, ia mengingatkan semakin besar program, semakin panjang pula rantai transaksi, pemasok, pelaksana dan penerima manfaat yang harus diawasi.
“Karena itulah, kebijakan yang berpihak kepada rakyat harus dilindungi oleh sistem audit yang juga berpihak kepada rakyat,” ujar Iskandar.
MBG menjadi salah satu contoh. Program yang mulai dilaksanakan 6 Januari 2025 tersebut melibatkan rantai panjang dari pembelian bahan pangan, pengolahan, tenaga kerja hingga distribusi makanan kepada penerima.
Iskandar menilai keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur berdasarkan jumlah porsi atau target penerima.
Pemerintah harus dapat membuktikan berapa penerima yang benar-benar memperoleh makanan, frekuensi pelayanan, mutu gizi hingga kesesuaian nilai yang dibayar dengan makanan yang diterima.
“Satu porsi makanan yang dicatat tetapi tidak pernah diberikan berarti tujuan anggaran tidak tercapai. Demikian pula, apabila nilai bahan pangan yang dibayar tidak sesuai dengan kualitas yang diterima, masyarakat menjadi pihak yang dirugikan,” jelasnya.
Prinsip serupa berlaku terhadap Sekolah Rakyat. Iskandar mengapresiasi upaya pemerintah membuka pendidikan bagi anak dari keluarga miskin, tetapi keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah sekolah dan asrama yang berhasil dibangun.
Pemerintah juga perlu memastikan anak yang diterima benar-benar berasal dari kelompok sasaran, memperoleh pendidikan berkualitas, fasilitas aman, serta kesempatan untuk memperbaiki kehidupan keluarganya.
Begitu pula Cek Kesehatan Gratis. Menurut IAW, evaluasi tidak boleh berhenti pada jumlah kunjungan. Data individu yang diperiksa, temuan penyakit hingga tindak lanjut medis perlu menjadi ukuran manfaat.
“Pemeriksaan yang berhasil menemukan penyakit tetapi tidak diikuti pelayanan yang diperlukan belum sepenuhnya mencapai tujuan kesehatan masyarakat,” ungkapnya.
Pengukuran berbasis manfaat juga perlu diterapkan pada subsidi pupuk, perumahan, kampung nelayan, revitalisasi sekolah, kesejahteraan guru hingga penanganan piutang UMKM.
Pertanyaan utamanya sederhana: apakah manfaat yang dijanjikan negara benar-benar sampai kepada pihak yang berhak?
IAW menilai evaluasi dua tahun pemerintahan juga harus adil. Kelemahan pelaksanaan tidak boleh ditutupi, tetapi manfaat nyata sebuah kebijakan juga tidak semestinya diabaikan.
“Kelemahan pelaksanaan harus diperbaiki. Penyimpangan harus ditindak sesuai hukum. Namun, manfaat yang nyata juga harus diakui,” tegas Iskandar.
Karena itu, IAW mendorong pemerintahan Prabowo mempertahankan keberpihakan program kepada masyarakat sekaligus memperkuat sistem pengawasannya.
“Bukan sekadar memuji kebijakan yang telah dibuat, melainkan ikut menjaga agar tujuan kebijakan tersebut tidak dikhianati dalam pelaksanaannya,” pungkasnya.