PONTIANAK, Kabar Terbaru — Gubernur Kalbar H. Ria Norsan, memberikan tanggapan langsung terkait berbagai tuntutan dan keresahan yang disuarakan oleh aliansi gabungan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa di Pontianak, yang berlangsung didepan Gedung DPRD Provinsi Kalbar, pada Jum’at (23/10/2026).
Di hadapan para mahasiswa, dengan didampingi Wagub Kalbar, Krisantus Kurniawan, Gubernur merespons secara transparan sejumlah isu krusial yang tengah dihadapi masyarakat Kalbar, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), hingga komitmen penegakan hukum bagi pihak-pihak yang bertindak anarkis.
Alih-alih menghindar, kedatangan kedua pimpinan daerah ini langsung mencairkan ketegangan melalui ruang dialog dua arah yang setara dan terbuka.
Kritik sempat dilayangkan mahasiswa terkait ketidakhadiran gubernur pada kesempatan sebelumnya.
Menanggapi hal tersebut, pihak Pemprov Kalbar memaparkan rentetan agenda darurat dan strategis yang menuntut perhatian penuh pimpinan daerah di saat yang bersamaan.
Rabu, 21 Oktober 2026, Gubernur memimpin langsung rapat maraton dengan mengumpulkan para profesor, pakar gambut, serta akademisi guna merumuskan langkah taktis mitigasi dan pemulihan pasca-karhutla secara komprehensif.
Dilanjutkan dengan rapat khusus bersama jajaran PT Pertamina dan PLN untuk mencari solusi konkret atas persoalan nyata yang dirasakan masyarakat, yakni kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta pemadaman listrik bergilir.
Gubernur Kalbar Ria Norsan mendapat undangan resmi ke Jakarta keesokan harinya (22 Oktober 2026) untuk menerima penghargaan TPAKD (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) Award 2026 sebagai yang terbaik se-Kalimantan, yang menegaskan komitmen tata kelola ekonomi daerah yang progresif.
Seluruh langkah dan pencapaian tersebut pada hakikatnya bermuara pada satu tujuan yang sejalan dengan substansi pemikiran dan tuntutan mahasiswa: menghadirkan solusi konkret bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.
Menanggapi tuntutan terkait karhutla yang telah berlangsung sekitar tiga bulan terakhir, Gubernur menjelaskan bahwa berdasarkan data per 22 Oktober 2026, titik api di Kalbar kini tersisa di 22 titik yang terkonsentrasi di Kabupaten Ketapang.
Gubernur menjelaskan secara ilmiah mengenai arah angin yang bertiup dari selatan ke utara menuju wilayah tersebut sehingga menyebabkan penumpukan kabut asap.
“Dalam hal ini kita sudah berusaha semaksimal mungkin, Pemerintah Provinsi bersama jajaran terkait terus berupaya maksimal untuk memadamkan sisa titik api tersebut agar seluruh wilayah Kalimantan Barat segera bersih dari karhutla.
Terkait persoalan kelangkaan BBM dan tingginya harga di sejumlah wilayah hulu, Gubernur menegaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah konkret dengan memanggil pihak Pertamina dan PLN.
“Jadi adik-adik sekalian, kita sudah mengambil langkah koordinasi untuk memastikan ketersediaan pasokan energi serta mengevaluasi perbaikan infrastruktur kelistrikan dan distribusi BBM di daerah agar kembali normal dan mencukupi kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga menegaskan komitmennya terkait penegakan hukum secara adil dan transparan, termasuk menyikapi gesekan atau tindakan anarkis yang melibatkan oknum tertentu terhadap mahasiswa.
“Saya menegaskan bahwa proses hukum sepenuhnya diserahkan kepada pihak berwajib (APH) untuk diproses secara profesional tanpa pandang bulu,” tandasnya.
Dalam suasana dialog yang dinamis tersebut, Gubernur mengimbau kepada para mahasiswa agar senantiasa menyampaikan aspirasi melalui jalur yang konstitusional, menjaga ketertiban umum, serta menjadikan dialog sebagai wadah utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, lanjut Gubernur, selalu terbuka untuk menerima masukan dan berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. (*/Amad)