Menteri Pendidikan Prancis Edouard Geffray mengatakan sekitar 400-500 sekolah akan terdampak. Jumlah ini diperkirakan serupa dengan penutupan pada Jumat lalu. Menurutnya, 24 sekolah telah “dibakar atau dijarah” sejak gerakan protes dimulai.
Aksi yang bermula dari sebuah sekolah di Paris pada 17 September kini berkembang menjadi gerakan nasional. Para siswa memprotes kekurangan guru, jam belajar yang terlalu panjang, ruang kelas yang padat, serta kondisi bangunan sekolah yang dinilai buruk. Di sejumlah wilayah, demonstrasi kemudian berubah menjadi bentrokan dengan aparat keamanan.
Situasi semakin memanas setelah lebih dari 5.000 orang ditangkap sejak awal aksi, sekitar 85 persen di antaranya merupakan anak di bawah umur. Sebanyak 78 tenaga pendidikan juga dilaporkan terluka. Geffray menuding kelompok sayap kiri ekstrem telah “membajak” gerakan tersebut dan memicu kekerasan.
“Mereka sengaja dijadikan target karena mereka adalah pegawai sistem pendidikan nasional,” ujarnya, dikutip dari France24.
Namun, dari sisi pelajar, tindakan aparat dinilai berlebihan. Seorang siswa berusia 16 tahun, Campion, mengatakan pemerintah seharusnya mendengar tuntutan mereka.
“Saya tidak mengerti mengapa pemerintah mengerahkan begitu banyak kekuatan terhadap kasus yang sah: pendidikan kita, masa depan kita,” ujarnya.
Amnesty International Prancis turut mengecam penanganan demonstrasi dan menyebut adanya “kekerasan polisi yang tidak proporsional”. Pemerintah membantah tudingan tersebut. Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez mengatakan aparat bukan menindak keras kaum muda, melainkan “melindungi” siswa yang ingin menyampaikan tuntutan secara damai.
Di tengah tuntutan agar pemerintah segera memperbaiki kondisi sekolah, Perdana Menteri Sebastien Lecornu telah meminta pemerintah daerah mempercepat pengisian posisi guru yang kosong dan membahas perbaikan bangunan sekolah pada Selasa.
Namun, para penyelenggara aksi telah menyerukan demonstrasi kembali digelar pada hari yang sama karena menilai pemerintah belum memberikan langkah konkret. 