Empat narasumber, yakni Tom Lembong, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Saddam Permana, dan Gustika Jusuf Hatta, membahas bagaimana kebijakan negara dalam mengelola uang rakyat berpengaruh terhadap masa depan Generasi Z.
Dalam diskusi yang dimoderatori M. Syaeful Mujab itu, Ahok menekankan pentingnya transparansi anggaran dengan memanfaatkan teknologi untuk mencegah kebocoran keuangan negara.
Ia mengklaim telah menerapkan keterbukaan anggaran saat memimpin Jakarta, termasuk menyediakan informasi belanja pemerintah yang dapat diakses masyarakat.
“Saya di DKI berani buka semua. Sampai beli air minum kemasan Anda bisa baca di dalam website,” ujarnya.
Ahok juga mendorong masyarakat menyuarakan pentingnya undang-undang pembuktian terbalik terhadap harta pejabat. Menurutnya, aturan tersebut diperlukan agar negara dapat menyita kekayaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Selain transparansi, Ahok menyoroti pembagian hasil sumber daya alam yang dinilai perlu memberikan porsi lebih besar kepada daerah penghasil.
“Kalau produksi emas 1.000 ton, 200 ton adalah milik daerah. Tinggal pusat dapat 20 persen sebagai management cost,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Ahok menegaskan, jabatan publik semestinya dijalankan untuk mewujudkan keadilan sosial, bukan sekadar mengejar kekuasaan.
“Jadi kita harus jadi pejabat adalah administrator untuk mewujudkan keadilan sosial,” tegas Ahok.
Sementara itu, Saddam Permana menyoroti persoalan penegakan hukum yang dinilai masih kerap bergantung pada tekanan publik dan viralitas kasus di media sosial. Fenomena tersebut dikenal dengan istilah “no viral, no justice”.
“Kalau kita membahas sustainability, I do believe that responsibility terbesar ada pada aparat penegak hukum itu sendiri,” tegasnya lagi.
Adapun Gustika Jusuf Hatta menyoroti kebijakan anggaran yang dinilai belum berpihak pada kebutuhan generasi muda. Ia menyinggung sejumlah riset yang menunjukkan peningkatan minat baca Generasi Z, tetapi anggaran perpustakaan justru dipotong.
“Tapi dengan fakta itu, malahan anggaran perpustakaan dipotong,” ujarnya.
Menurut Gustika, persoalan tersebut mencerminkan lemahnya pemanfaatan data dalam proses pengambilan kebijakan. Padahal, data yang dikumpulkan melalui berbagai riset semestinya menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan prioritas anggaran.
“Banyak data yang dikumpulkan dengan banyak tenaga yang selalu disodorkan ke pembuat kebijakan tapi selalu kayaknya nggak pernah dilihat,” jelasnya.
Dialog tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan 98 tahun Sumpah Pemuda yang digelar PDI Perjuangan. Millennium Public Pulse 28 dirancang sebagai ruang dialektika yang berlangsung setiap tanggal 28 hingga puncak peringatan satu abad Sumpah Pemuda pada 2028.
Forum itu menyoroti pentingnya kebijakan anggaran yang transparan, tepat sasaran, dan berorientasi jangka panjang karena keputusan pemerintah hari ini turut menentukan masa depan generasi muda.