Mereka berunjuk rasa mengenakan daster, serta memukul peralatan dapur dan membentangkan poster.
Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan, Illa Setiawati mengatakan, kuota afirmasi yang sebanyak 20 persen, hanya 15 persen yang dialokasikan untuk keluarga ekonomi tidak mampu. Sedangkan 5 persen untuk peserta didik berkebutuhan khusus.
“Kuota yang 5 persen itu tidak terpakai, tapi malah dialihkan ke jalur prestasi. Seharusnya yang 5 persen itu tetap di jalur afirmasi, untuk yang keluarga kurang mampu yang tidak kebagian kuota,” kata Illa di tengah aksi, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Senin (24/6).
Illa meminta agar DPRD Jabar segera memperbaiki sistem tersebut. Sehingga masyarakat kurang mampu yang tidak tertampung dalam tahapan sebelumnya bisa masuk kuota tambahan dari kuota anak berkebutuhan khusus yang tidak terpakai.
“Jadi kita minta DPRD agar memperbaiki sistem tersebut. Jadi masyarakat tidak tertampung dalam kuota sebelumnya bisa masuk kuota tambahan,” pintanya.
Massa pun langsung beraudiensi dengan Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya, dan Anggota Komisi V DPRD Jabar, Siti Muntamah.
Abdul Hadi mengatakan, kalangan keluarga ekonomi tidak mampu dalam praktiknya di PPDB tahun ini kesulitan mendapat alokasi kuota afirmasi.
“Ternyata ada kuota anak berkebutuhan khusus yang biasanya terpenuhi, ini tidak terpakai dan dialihkan untuk jalur prestasi. Mereka minta tolong kembalikan ke jalur afirmasi,” kata Abdul Hadi.
Ia pun akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Plh Kepala Disdik Jabar sehingga jalur afirmasi tersebut tetap diisi oleh calon peserta didik dari kalangan keluarga tidak mampu.
“Datanya sudah ada, artinya tinggal diubah untuk diambil ke jalur afirmasi,” tutupnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.