Langkah tersebut dinilai menunjukkan keberanian mengambil keputusan sulit yang dapat menjadi pelajaran bagi para pemimpin politik di negara-negara Barat.
Penilaian itu disampaikan Profesor Departemen Hubungan Internasional Webster University, Rovshan Ibrahimov dalam analisis yang dimuat The Telegraph. Ibrahimov membahas kebijakan ekonomi Prabowo atau yang disebutnya sebagai “Prabowonomics”, khususnya melalui pembentukan Danantara Indonesia.
“Untuk mencabut struktur yang telah berakar kuat, diperlukan tangan yang cukup tegas,” kata Ibrahimov seperti dikutip dari The Telegraph, Jumat malam, 18 September 2026.
Menurutnya, restrukturisasi terhadap struktur BUMN yang telah berkembang selama puluhan tahun membutuhkan keberanian untuk menghadapi berbagai kepentingan yang telah mengakar.
Ibrahimov membandingkan langkah Prabowo tersebut dengan kondisi politik di negara-negara Barat, termasuk Inggris dan Amerika Serikat. Ia menilai pemerintah di negara-negara tersebut selama bertahun-tahun menghadapi kesulitan ketika harus memangkas struktur negara atau mengambil keputusan yang berpotensi menimbulkan resistensi.
Dalam tulisannya, Ibrahimov menyoroti skala restrukturisasi BUMN Indonesia yang berada di bawah Danantara. Prabowo sebelumnya memperkirakan terdapat sekitar 300 hingga 400 entitas, tetapi setelah dilakukan pemetaan jumlahnya ternyata mencapai 1.074 entitas.
Struktur tersebut, menurut Ibrahimov, berkembang melalui pembentukan anak perusahaan hingga entitas turunan yang membuat lapisan organisasi semakin kompleks. Kondisi itu dinilai dapat memperlemah akuntabilitas, menciptakan fungsi yang tumpang tindih, serta meningkatkan potensi pemborosan.
Hingga Agustus 2026, Danantara disebut telah menghapus 290 entitas melalui merger, likuidasi, dan divestasi. Sementara itu, target yang ditetapkan Prabowo adalah melakukan restrukturisasi terhadap 300 entitas hingga akhir tahun.
Ibrahimov juga membahas kritik terhadap Danantara yang dinilai memiliki kekuasaan ekonomi sangat besar dan berada di bawah pertanggungjawaban kepada Presiden. Selain itu, mandat Danantara dinilai lebih luas dibandingkan model sovereign wealth fund konvensional yang umumnya berorientasi pada investasi dan keuntungan finansial jangka panjang.
Menurut Ibrahimov, Danantara juga diarahkan untuk menggunakan dividen dan aset BUMN dalam mendukung prioritas pembangunan nasional. Salah satu agenda yang disorot adalah peningkatan pengolahan bahan mentah di dalam negeri yang diharapkan menciptakan nilai tambah sekaligus lapangan pekerjaan.
“Dan mungkin di sinilah letak inti Prabowonomics: Presiden meyakini bahwa kekayaan nasional Indonesia harus digunakan secara lebih terarah demi kemakmuran rakyatnya,” ujar Ibrahimov
Ia kemudian membandingkan model Danantara dengan pengalaman sejumlah negara Asia yang menggunakan peran negara untuk mendorong industrialisasi. Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan disebut pernah mengorganisasikan modal serta kebijakan negara untuk mendukung pembangunan industri ketika berada dalam fase pertumbuhan pesat.
Ibrahimov secara khusus menyinggung pengalaman Korea Selatan di bawah Presiden Park Chung-hee. Menurut dia, negara tersebut menggunakan rencana pembangunan ekonomi serta dukungan negara untuk mendorong perusahaan-perusahaan yang kemudian berkembang menjadi konglomerasi besar atau chaebol.
Karena itu, Ibrahimov menilai mandat Danantara yang luas tidak serta-merta dapat dipandang sebagai penyimpangan dari fungsi sovereign wealth fund. “Keberhasilan tidak mungkin diraih tanpa risiko ataupun pilihan-pilihan yang sulit,” kata Ibrahimov.
Ia menyebut inti dari Prabowonomics adalah keyakinan bahwa kekayaan nasional harus digunakan secara lebih terarah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.
Masih kata Ibrahimov, Danantara menjadi instrumen untuk menggerakkan aset negara agar dapat digunakan bagi peningkatan produktivitas rakyat Indonesia.
“Danantara merupakan upaya Prabowo untuk menggerakkan neraca keuangan negara bagi kepentingan mereka yang pada hakikatnya merupakan pemiliknya: rakyat Indonesia,” jelas Ibrahimov
Lanjut dia, kebijakan Prabowo menunjukkan bahwa perubahan besar membutuhkan keberanian mengambil risiko dan membuat pilihan-pilihan sulit, sesuatu yang disebutnya dapat menjadi pelajaran bagi kepemimpinan politik di negara-negara Barat. 